TOMOHON, Sedetik.Id — Nama Gratio Waraney Rondonuwu belakangan ini kerap mewarnai panggung gerakan mahasiswa dan advokasi kerakyatan di Sulawesi Utara. Pemuda yang dikenal vokal menyoroti isu lingkungan dan aktif dalam Gerakan Masyarakat Adat di wilayah adat Tombulu Sarongsong.
Tak hanya itu, aktivis yang juga aktif mengawal advokasi kasus Evia Mangolo tersebut kini tengah berhadapan dengan gelombang dinamika politik internal di kampusnya, Universitas Negeri Manado (UNIMA).
Dinamika kelembagaan di kampus yang bermarkas di Tondano itu memanas setelah Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UNIMA menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10/SK/DPM-UNIMA/XI/2026 tertanggal 10 November 2026. Surat tersebut berisi pembekuan sementara jabatan Presiden Mahasiswa BEM UNIMA yang diembannya.
Menanggapi keputusan sepihak tersebut, BEM UNIMA bersama Gratio melayangkan penolakan keras. Mereka menilai langkah DPM tidak intelektual, keliru menafsirkan konstitusi, serta terindikasi memuat kepentingan kelompok.
”Keputusan ini bukan sekadar persoalan perbedaan pandangan organisasi. Ini menyangkut bagaimana sebuah lembaga yang diberikan mandat untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan justru harus terlebih dahulu memastikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkannya tidak bertentangan dengan konstitusi yang menjadi dasar keberadaannya. Ada satu hal yang perlu diingat oleh rekan-rekan DPM: kewenangan bukanlah kekuasaan tanpa batas, dan fungsi pengawasan tidak pernah berarti lembaga pengawas berada di luar jangkauan pengawasan,” tegas Gratio.
Sorotan utama BEM UNIMA tertuju pada dugaan rangkap jabatan yang dijadikan alasan pembekuan lewat Pasal 33 ayat (6) ART KBM UNIMA. Aturan tersebut secara eksplisit melarang pimpinan BEM merangkap jabatan di organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNIMA. Namun, DPM dinilai gagal menjelaskan secara konkret nama organisasi, posisi yang dimaksud, maupun bukti bahwa lembaga tersebut berada di internal kampus. Bagi nya penggunaan frasa kabur tanpa uraian bukti terbuka memperlihatkan bahaya ketika konstitusi kampus dijadikan alat pembenaran atas keputusan yang sudah dikehendaki sejak awal.
”Apabila jabatan yang dipersoalkan adalah posisi pimpinan Presiden Mahasiswa dalam organisasi di luar lingkungan UNIMA, maka DPM harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Sebab, larangan yang secara eksplisit membatasi rangkap jabatan pada organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNIMA tidak dapat serta-merta diperluas menjadi larangan terhadap seluruh organisasi di luar UNIMA, seperti organisasi keagamaan, organisasi adat, ataupun organisasi di luar kampus. Jangan sampai konstitusi hanya dijadikan alat pembenaran atas keputusan yang sudah terlebih dahulu dikehendaki,” kata Rondonuwu.
Tidak berhenti pada kekaburan dugaan pelanggaran, BEM UNIMA menyasar balik dasar kewenangan DPM yang dinilai memotong jalur aturan. AD/ART KBM UNIMA sebenarnya mengatur mekanisme pengawasan melalui tahap memorandum pertama, memorandum kedua, hingga pengajuan Sidang Istimewa untuk memberhentikan pimpinan, alih-alih pembekuan sepihak tanpa kejelasan pasal wewenang. Ironisnya, DPM mengeksekusi pembekuan saat mereka sendiri mengakui proses pembuktian dan ruang klarifikasi masih perlu dilakukan.
”Atas dasar apa pembekuan jabatan sudah ditetapkan ketika proses pemeriksaan dan pembuktian justru diakui masih perlu dilakukan? Kewajiban memberikan kesempatan pembelaan tidak seharusnya berhenti sebagai kalimat formal dalam surat keputusan, ia harus benar-benar diwujudkan dalam proses yang adil,” ujarnya.
Persoalan administratif makin memperlihatkan kejanggalan keputusan tersebut. Dokumen internal menunjukkan masa berlaku SK perpanjangan Presiden Mahasiswa dari Rektor UNIMA telah berakhir sejak 16 Oktober 2026, jauh sebelum DPM mengeluarkan SK pembekuan pada 10 November 2026.
”Apa sebenarnya yang sedang dibekukan oleh DPM apabila masa berlaku SK pengangkatan dan perpanjangan jabatan Presiden Mahasiswa telah berakhir secara administratif? Pembekuan terhadap jabatan yang secara administratif sudah tidak lagi berlaku berpotensi menjadi keputusan yang kehilangan relevansi objeknya. Ini bukan persoalan permainan istilah, ini persoalan ketepatan objek keputusan,” tegas Gratio.
BEM UNIMA juga menyoroti bagian keputusan yang mencantumkan adanya bukti laporan, dokumen struktur, dan hasil evaluasi, namun tidak menyertakan uraian substansi bukti sama sekali bahkan melampirkan keterangan nihil. Menurutnya, keputusan yang membawa konsekuensi terhadap kepemimpinan mahasiswa harus memiliki dasar faktual yang dapat diuji.
”Menyebut adanya bukti tidak sama dengan menjelaskan pembuktian. Keputusan organisasi tidak boleh meminta mahasiswa menerima sebuah kesimpulan tanpa memberikan penjelasan mengenai bagaimana kesimpulan tersebut diperoleh,” tambahnya.
Di tengah bergulirnya tuduhan, BEM UNIMA turut mempertanyakan balik transparansi dan legitimasi kepengurusan DPM UNIMA Periode 2025–2026 yang menandatangani keputusan di luar ketentuan batas masa jabatan satu tahun periode. Lembaga pengawas kampus itu didesak untuk berani mengaudit serta membuka laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kemahasiswaan.
”DPM diberikan mandat untuk mengawasi, bukan untuk bertindak seolah-olah seluruh keputusannya otomatis benar dan tidak dapat dipertanyakan. Bagaimana laporan pertanggungjawaban kegiatan DPM selama satu periode? Bagaimana transparansi penggunaan dana kemahasiswaannya? Kalau Presiden Mahasiswa dituntut berani membuka laporan pertanggungjawaban, apakah DPM juga memiliki keberanian yang sama untuk membuka pertanggungjawaban kelembagaannya? Pengawasan tidak boleh menjadi hubungan satu arah. Jangan sampai DPM begitu bersemangat meminta pertanggungjawaban, tetapi lupa bahwa dirinya sendiri juga memiliki kewajiban yang sama,” ujar pemuda yang punya latar belakang kuat dalam pelayanan gereja ini.
BEM UNIMA melayangkan tujuh tuntutan utama kepada DPM UNIMA, mulai dari mendesak penjelasan terbuka atas organisasi yang dituduhkan, dasar wewenang pembekuan, status administratif per 10 November 2026, keterbukaan bukti pemeriksaan, transparansi anggaran DPM, penjelasan legitimasi masa jabatan DPM, hingga penanganan persoalan yang objektif sesuai AD/ART.
Menutup keterangannya, Gratio yang berakar dari perjuangan masyarakat adat Tombulu Sarongsong menegaskan bahwa BEM UNIMA tidak akan tinggal diam dan sedang menghimpun rangkaian fakta serta kronologi kelembagaan secara sistematis untuk dibuka ke seluruh mahasiswa UNIMA.
”Organisasi mahasiswa bukan ruang untuk melampiaskan ketidaksukaan personal, konstitusi bukan alat untuk melegitimasi kepentingan kelompok, dan jabatan kelembagaan bukan instrumen untuk menundukkan pihak lain. Kami tidak sedang meminta agar Presiden Mahasiswa kebal terhadap kritik maupun pengawasan. BEM UNIMA tidak anti-pengawasan, BEM UNIMA hanya menolak kesewenang-wenangan yang berlindung di balik nama konstitusi,” pungkasnya.
